JEMBER, Suaraindonesia.co.id - Aktivis Pendidikan PGRI Jawa Timur, Mohamad Abror minta Pemkab Jember melakukan kajian ulang, agar tidak gagal paham terkait penganggaran untuk belanja pegawai.
Abror menilai, apa yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Jember di Suaraindonesia.co.id terkait tidak bisa menambah kuota banyak karena sudah mendekati 30 persen, itu harus kembali diluruskan.
“Jadi jangan dicampur atau ditumpang tindih, antara Tahun 2022 dengan Per Tahun 2023. Karena untuk belanja pegawai sudah ada regulasi sendiri (Peraturan Menteri Keuangan) PMK No. 212 Tahun 2023 yaitu khusus Kabupaten Jember mendapat formasi ASN sebanyak 2.767. Ini harus dipahami,” paparnya.
Abror merinci, (Dana Alokasi Khusus) DAU Tahun 2023 Rp 60.988.410.000 aturan itu mengamanahkan untuk pengadaan ASN PPPK.
"Ini hanya analisa. Rincian formasi, Tahun 2022 adalah 793 yang baru saja terima SK. Sementara, formasi 2023 seharusnya 2.869 ini belum terisi untuk tahun ini. Ini yang keluar hanya 201. Kemudian sisanya ini perlu dijelaskan," pintanya.
Maka dari itu, pihaknya berkomitmen akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak para honorer, agar kuota ASN bisa bertambah.
“Kita siap audiensi dengan pihak manapun. Baik legislatif dan eksekutif. Bahkan setelah edaran Sekretariat Daerah Pemkab Jember muncul dan kuota sedikit, kita langsung melayangkan surat ke DPRD untuk hearing,” bebernya.
Pihaknya berjanji, akan terus menyuarakan apa yang menjadi keluhan para honorer, sampai semua anggotanya sejahtera.
“Kami sudah rekonsiliasi anggota. Kalau terpaksa, ya kita turun ke jalan atau mogok, jika suara kami tidak didengarkan,” tutupnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, saat dikonfirmasi Suaraindonesia.co.id mengaku belum menerima surat dari honorer guru.
"Belum saya terima. Mungkin masih di sekretariat dewan. Kita terbuka untuk siapapun dan DPRD adalah rumah rakyat," tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Yuni Amalia |
| Editor | : Wildan Muklishah |
Komentar & Reaksi