Pemerintah Bakal Masukkan Pancasila dalam Kurikulum di Semua Jenjang Pendidikan

Pendidikan

JEMBER, Suaraindonesia.co.id- Pemerintah bakal memasukkan materi Pancasila sebagai bahan ajar pokok ke dalam kurikulum pendidikan. Rencananya, kurikulum itu akan diberlakukan mulai tahun ajaran mendatang untuk semua jenjang. Mulai pendidikan anak usia dini (Paud) hingga perguruan tinggi.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek), telah menyusun kurikulum tersebut. Alasan mengembalikan materi itu, dimaksudkan untuk menanamkan kembali ideologi Pancasila, utamanya pada generasi muda.

“Materi itu sudah kami sampaikan ke Kementerian Pendidikan untuk selanjutnya dibakukan ke dalam kurikulum. Poinnya adalah, BPIP sudah menyusun itu dan sudah mengomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan,” ungkap Rachmawati Oktaviani, Koordinator Bidang Polhukam Direktorat Analisis dan Penyelarasan BPIP RI.

Pernyataan itu disampaikan Rachmawati seusai menjadi pembicara sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP bersama DPR RI. Acara bertema “Terus Melaju untuk Indonesia Maju” tersebut berlangsung di aula salah satu hotel di Jember, Jawa Timur, Senin (06/11/2023).

Rachmawati menjelaskan, kurikulum Pancasila itu mencakup banyak hal. Materi yang disampaikan juga berbeda-beda. Antara Paud, SD, SMP dan SMP hingga perguruan tinggi, tidak sama. Muatannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada.

“Poinnya adalah tidak teksbook. Namun lebih mengarah seperti Kurikulum Merdeka. Sebagian kecil memang teksbook, tapi sebagian besar merupakan pembelajaran yang sifatnya mandiri,” jelasnya.

Rachmawati membeberkan, sebenarnya tenggat kurikulum pendidikan Pancasila ini tuntas pada 2023. Namun, mengenai kapan bakal diberlakukan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan. “Harapan kami (mulai berlaku) pada tahun ajaran mendatang,” ucapnya.

Selain Rachmawati, beberapa narasumber juga hadir dalam sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut. Seperti Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi Andang Subaharianto, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono, serta Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo yang terhubung melalui sambungan daring. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA