SUARA INDONESIA JEMBER

Terkait PPPK, DPRD Jember: Apa Sih Susahnya Bupati Mendengarkan Aspirasi Rakyatnya

Imam Hairon - 05 October 2021 | 06:10 - Dibaca 1.71k kali
Pendidikan Terkait PPPK, DPRD Jember: Apa Sih Susahnya Bupati Mendengarkan Aspirasi Rakyatnya
Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Edy Cahyo Purnomo (Foto Istimewa)

JEMBER - Terkait rencana audiensi dengan guru honorer, Sekretaris Komisi D Jember Edy Cahyo Purnomo sesalkan kebijakan Bupati Jember mewakilkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).

Menurut Edy, kebijakan rekrutmen (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) PPPK sepenuhnya ada di pemerintah pusat.

Sehingga tidak ada alasan bagi bupati untuk tidak hadir dalam audesi tersebut.

"Aspirasi perjuangan kawan-kawan honorer ini kebijakan pemerintah pusat. Apa sih susahnya Bupati Jember mendengarkan keluhan masyarakat," ungkapnya, saat dikonfirmasi Suaraindonesia.co.id, lewat sambungan selulernya, Selasa (05/10/2021).

Menurut dia, peran Bupati Jember sangat dibutuhkan ketika rakyat ingin mengadukan nasibnya.

"Ingat komitmen saat kampanye kemaren, bagaimana bupati siap memberikan pelayanan dan siap melayani masyarakat," sebutnya.

Edy kembali menjelaskan, bahwa persoalan honorer PPPK ini adalah masalah nasional.

"Kita kembalikan lagi kepada bupatinya. Munurut kami apa susahnya mendengarkan apa yang menjadi keluhan kemudian sampaikan, ini tidak ada salahnya," sambungnya.

Terkait keinginan guru honorer agar bisa lolos PPPK, itu adalah hak sebagai warga negara.

"Apalagi mereka memang sudah mengabdi belasan tahun. Sangat beralasan, pemerintah memberikan keringanan melalui afirmasi pengabdian," pungkasnya 

Sementara Ketua Forum Honorer Jawa Timur, Ilham Wahyudi berjanji akan tetap mendorong perwakilan guru honorer untuk tetap menghadiri undangan sekda.

"Karena ini memperjuangkan nasib. Walaupun begitu, Bupati H.Hendy harus bisa menemui langsung, tidak mewakilkan," sanggah Ilham, menanggapi pertanyaan wartawan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Forum Honorer PGRI Mulyadi mengaku kecewa dengan balasan surat dari Pemkab Jember.

Menurutnya, disaat para guru sedang galau, tidak semestinya bupati mewakilkan kepada sekda.

Mulyadi juga sempat mengancam, akan melakukan mogok kerja bersama ribuan guru honorer lain, jika aspirasinya tidak ditanggapi.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Imam Hairon
Editor : Wildan Muklishah

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya