JEMBER- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Jember, mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dapat memberikan kepastian kepada para peternak yang hewannya terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Seperti diketahui, kasus PMK di Jember selama beberapa hari terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Bahkan hingga Rabu (13/7/2022) tercatat lebih dari sebelas ribu ekor sapi yang telah terjangkit PMK di 31 kecamatan.
Sekertaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menyebut, dalam penanganan dan pencegahan kasus PMK, seharusnya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jember tidak hanya melakukan kegiatan manual saja, namun juga dibackup dengan anggaran.
Dirinya mengatakan, anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung upaya penurunan kasus PMK tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Hal tersebut, menyusul bahwa PMK telah dinyatakan sebagai wabah.
Politisi Partai NasDem tersebut menjelaskan, dana BTT nantinya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi para relawan, penyediaan obat-obatan dan opersional lapangan bagi petugas yang terjun untuk menangani kasus PMK di berbagai wilayah.
“DPKP ini harus bisa mengantisipasi, tidak hanya dengan kegiatan-kegiatan manual ya. Tapi juga didukung dengan anggaran juga. Anggaran yang bisa membackup ini adalah BTT, karena ini sudah dinyatakan sebagai wabah,” ungkapnya kepada sejumlah media, Rabu (13/7/2022).
David menegaskan, dengan jumlah kematian sapi 10 sampai 15 ekor setiap harinya. Maka langkah tersebut harus segera direalisasikan. Agar 250 ribu ekor ternak lainnya yang ada di Kabupaten Jember, tidak ikut terjangkit virus PMK.
“Ini harus segera dilakukan, karena kalau tidak 250 ribu ekor sapi yang lain juga akan terjangkit,” tegasnya.
Terkait besaran BTT yang akan diajukan, dirinya mengaku masih belum mengetahuinya. Namun, poin terpenting yang perlu ditekankan dalam pembahasan tersebut yakni, Pemkab harus benarbenar turun tangan untuk penanganan virus PMK yang mulai merebak dan merugikan peternak di Jember.
“Untuk itu masih belum tau, yang pasti kita mendorong agar DPKP segera membuat dan mengajukannya kepada Bupati, agar segera di acc,” tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi