Penyelenggara Pemilihan Paling Banyak Dilaporkan pada Pilkada Jember 2024
Politik
Devi Aulia Rahim saat menjadi pembicara pada acara Media Gathering Kolaborasi Bawaslu dan Media, Senin 30 Desember 2024 (Foto: Fathur Rozi/Suara Indonesia)
SUARA INDONESIA, JEMBER- Pada Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember mencatat setidaknya 42 dugaan pelanggaran, yang terdiri dari 40 laporan dan 2 temuan.
Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Jember, Devi Aulia Rahim, pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilihan.
"Hanya 33 dugaan pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Jember, sedangkan 9 lainnya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan material," kata Devi dalam acara Media Gathering Kolaborasi Bawaslu dan Media di Hotel Fortunagrande, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin 30 Desember 2024.
Dari 33 laporan yang diregistrasi, hanya 11 kasus yang terbukti melanggar, yaitu enam kasus pelanggaran kode etik, satu kasus pelanggaran administrasi dan empat kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan. Sisanya, 22 kasus tidak terbukti melanggar.
Menariknya, berdasarkan tren yang ditemukan, penyelenggara pemilu menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan, yakni sebanyak 58 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap penyelenggara pemilu agar menjalankan proses pemilihan secara adil dan transparan.
Sementara, tren pelapor mencatat bahwa laporan datang dari masyarakat sebanyak 16 orang, pemantau 12 orang, tim kampanye 12 orang dan pengawas dua orang. Sementara itu, tren terlapornya juga meliputi: ASN 15 orang, perangkat desa 14 orang, media sosial dua akun dan paslon sembilan laporan.
"Kami berharap masyarakat dapat lebih memahami proses pelaporan dan memastikan laporan yang masuk berkualitas," pungkas Devi. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta |
: Fathur Rozi |
| Editor |
: Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi