JEMBER- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember, menggeruduk kantor DPRD Jember, Selasa (12/4/2022).
Aksi demo tersebut, merupakan buntut dari wacana tiga periode jabatan Presiden, yang belakangan ini santer diperbincangkan oleh berbagai kalangan.
Ada sedikitnya empat poin yang menjadi tuntutan massa aksi, diantaranya penolakan 3 periode pemerintahan Jokowi, kenaikan harga minyak BBM dan PPN, serta meminta agar harga minyak goreng diturunkan.
Korlap Aksi M Yayan menilai, wacana penundaan pemilu adalah langkah yang tidak tepat, terlebih jika melihat kondisi pemerintah dalam menjalankan amanahnya saat ini.
"Konteksnya sangat tidak tepat, ini bisa melanggar UUD 1945 Pasal 7 dan 23E," ujarnya.
Yayan mengungkapkan, banyak kebijakan pemerintah saat ini yang diambil tanpa memperdulikan kondisi masyarakat, terlebih di tengah dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berfokus untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan bukan pada urusan politisi.
"Harusnya fokus untuk pemulihan ekonomi dan kepentingan masyarakat, bukan malah kepentingan kelompok," ungkapnya.
Tak hanya itu, demonstran juga menuntut agar para menteri yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, untuk segera dipecat.
"Terkait persoalan harga minyak, kami minta agar segera diselesaikan, atau pemerintah mereshuffle Menteri Perdagangan," lanjutnya.
Pada tuntutan terakhir, mahasiswa meminta agar pemerintah mencabut ketetapan PPN 11 persen.
"Ini sangat berlebihan, mengingat kondisi masyarakat masih dilanda pandemi," katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta Ketua DPRD Jember dan perwakilan partai politik (Parpol) untuk mendesak Ketua DPR RI, juga Presiden untuk merealisasikan tuntutan dari para demonstaran.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi