JEMBER- Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Jember menilai, selama hampir satu tahun masa kepemimpinan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabuaten Jember, masih banyak hal yang perlu untuk dibenahi.
Bahkan, sejumlah program yang sempat dilontarkan oleh Bupati dianggap tidak acceptable atau sulit untuk diterima, baik secara kemampuan anggaran maupun peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan dalam reflekasi akhir tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Jember, pada kegiatan Laporan Kinerja PDI Perjuanan Jember kepada rakyat Tahun 2021, yang dilaksanakan di kantor DPC PDI Perjuangan, Jum’at (31/12/2021).
Juru bicara DPC PDI Perjuangan Jember Widarto, mengungkapkan beberapa program yang dimaksud diantaranya, pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.
“Sebagaimana yang sering kita dengar, Bupati sering melontarkan beberapa program yang sangat sulit untuk diterima dan sulit untuk direalisasikan. Sebagai contoh pemindahan kantor Pemkab dan DPRD Jember, tapi kita bersyukur sampai saat ini sudah tidak pernah terlontar lagi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyayangkan Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang tidak dapat disahkan tepat waktu dikarenakan keterlambatan pihak eksekutif dalam menyerahkan rancanga awal, sehingga berakibat pada keterlambatan tahapan pembahasan RPJMD.
Hal tersebut kemudian membuat kualitas RPJMD Kabupaten Jember patut untuk dipertanyakan.
Dengan dibuktikan bahwa banyak ketidaksingkronan antara peta permasalahan yang digambarkan, dengan program prioritas yang dicanangkan.
Selanjutnya, PDIP Jember juga mengkritisi terkait gagalnya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2021, karena permohonan perpanjangan pembahasan yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur tidak dikabulkan.
“Padahal sejak awal PDIP Kabupaten Jember, termasuk melalui Fraksi kami telah mengingatkan akan potensi keterlambatan ini. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab tingginya silpa Kabupaten Jember,” katanya.
Seperti diketahui, silpa Pemkab Jember tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp. 1 Triliun. Untuk itu, DPC PDIP Jember mengaku khawatir, jika nantinya Kabupaten Jember akan kembali memecahkan rekor silpa tertinggi seperti tahun 2020 yakni hingga Rp. 842,99 M.
“Padahal di tahun 2021 ini kita mempunyai APBD, lalu apa masalahnya?. Kami menilai proses perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi salah satu penghambat penyerapan anggaran secara maksimal,” ungkap Widarto
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo memaparkan sejumlah program yang telah dilakukan oleh PDIP Jember bersama dengan masyarakat, baik dari bidang sosial, lingkungan hidup, kesehatan, penanganan Covid-19, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, pemerintahan dan pendidikan politik.
“Sebagai partai politik, salah satu fungsi kita tentu melakukan pendidikan politik. Karenanya kami terus melakukan pendidikan politik baik bagi generasi muda maupun masyarakat umum, utamanya anggota kami,” katanya.
Pria yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Jember tersebut, menegaskan komitmennya untuk terlibat secara intens dalam menyampaikan saran dan aspirasi yang didapatkan dari masyarakat pada bidang pemerintahan Kabupaten Jember yang berorientasi terhadap kepentingan rakyat banyak.
“Tentu dengan tujuan agar Pemkab Jember semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak,” tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi