SUARA INDONESIA, JEMBER- Menanggapi belanja pegawai dalam APBD 2025 yang melebihi batas maksimal 30 persen, yakni 31 persen, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat mengatakan, hal tersebut masih dalam batas aman.
"Karena nasional saja 37 persen, sedangkan Jember masih 31 persen," terangnya saat ditemui di Kantor DPRD Jember, Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa 19 November 2024.
Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN, yang jumlahnya cukup banyak. "Itukan pasti juga akan memengaruhi," jelas Imam Hidayat.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto mengatakan, terkait bengkaknya belanja pegawai sebesar 1 persen, merupakan persoalan yang sudah lampau.
"Itu tidak mudah, karena birokrasi kita diwarisi dari periode ke periode. Dan tidak mungkin kita memensiunkan dini ASN. Termasuk PPPK di dalamnya," terangnya.
Politikus PDIP itu mengatakan, seharusnya yang perlu ditingkatkan adalah sisi pendapatannya. Sebab menurutnya, jika diberikan solusi berupa pemberhentian ASN yang jumlahnya tidak sedikit, maka dapat menimbulkan keributan.
"Memang itu warisan, dan tinggal bagaimana kinerjanya ditingkatkan. Lalu kemudian agar tidak menyalahi aturan terus, dan tidak membebani anggaran. Maka, pendapatannya yang perlu ditingkatkan secara signifikan," jelasnya. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Fathur Rozi (Magang) |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi