JEMBER - Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Jember, Agus Supaat mengaku tidak sepakat kalau (Persaudaraan Setia Hati Terate) PSHT dinilai suka berkelahi.
Menurutnya, apa yang terjadi di bawah sehingga menjadi ramai dan gaduh adalah ulah oknum, bukan organisasi.
"Kalau pengurus PSHT itu suka gelut (suka berkelahi.Red) mungkin PSHT tidak akan sebesar sekarang. Persoalan PSHT Jember itu ulah oknum, bukan organisasi," sebutnya saat menghadiri acara silaturahim yang sekaligus pembinaan di Padepokan PSHT Cabang Jember, Jumat (29/5/2021).
Agus mengatakan, terkait dengan pemanggilan ketua organisasi PSHT di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Jember, hingga muncul beberapa item kesepakatan, dirinya mengaku kurang sependapat.
"Saya juga sempat disalahkan seperti di bentak, saya sempat bentak balik. Padahal dalam AD/ART tugas IPSI itu sifatnya adalah pembinaan prestasi dan tidak ada rumusan sanksi," sebutnya.
Dirinya juga mengaku heran, pertemuan yang disebut-sebut menghadapkan dua perguruan itu diakuinya justru dari pihak Gasmi tidak hadir.
"Saya kurang sreg (kurang pas) dengan pertemuan itu. Karena yang diundang hanya dua perguruan. Bahkan, dari Gasmi juga tidak terlihat," akui dia.
Dirinya yaqin, polemik yang menimpa PSHT ini akan segera ada jalan keluarnya. Maka dar itu, pihaknya meminta agar PSHT bisa menahan diri dan tidak terprovokasi.
"Lebih baik fokus bagaimana, di bawah bisa terus dilakukan pembinaan agar adik- adik bisa menahan diri. Agar persoalan tersebut segera selesai," ujarnya.
Sementara Ketua Cabang PSHT Jember, Jono Wasinuddin saat ditanya terkait pemanggilan oleh DPRD dengan pihak Gasmi membantah kalau dirinya langsung menolak kesepakatan damai.
"Karena itu tidak representasi semua perguruan. Yang dipanggil hanya dua perguruan. Itupun dari Gasmi tidak terlihat di acara itu. Akhirnya, kami menunda penandatangan berita acara itu, dengan alasan masih mau dimusyawarahkan," lugasnya.
"Sudah kami sampaikan, bahwa PSHT siap ikut aturan hukum. Yang salah, silahkan diadili menurut aturan hukum," imbuh Jono.
Lebih jauh pihaknya menjelaskan, peristiwa bentrokan yang terjadi hingga berulang beberapa kali itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi.
"Kalau yang melakukan adalah oknum, masak harus ada kebijakan akan membekukan organisasinya. Bahkan, sampai ada wacana mau robohkan tugu. Ini sangat kurang bijak," ucapnya.
Pihaknya berharap, Ketua DPRD dan Bupati Jember untuk lebih bijak melihat persoalan kegaduhan yang terjadi di bawah.
"Jangan sampai, keputusan yang diambil menjadi permasalahan baru. Kita buat kesepakatan deklarasi damai itu jauh lebih baik," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi