SUARA INDONESIA, JEMBER — Pemerintah Kabupaten Jember mengawali pekan ini dengan meluncurkan lima program strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Program-program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan langsung rencana ini dalam laporan 100 hari kerja bertajuk Program Gus’e di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Senin malam (28/4/2025).
Program pertama yang akan dilaksanakan adalah workshop bersama tokoh-tokoh agama yang melibatkan 1.000 peserta. Langkah ini diambil guna memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam pembangunan karakter serta sosial keagamaan.
Program kedua yakni penyelesaian administrasi dan kesiapan pendirian Sekolah Rakyat. Pemkab telah menyiapkan lahan milik daerah untuk pembangunan sekolah tersebut oleh pemerintah pusat.
“Kami sudah menyiapkan lahan milik pemerintah kabupaten yang bisa dibangun oleh pemerintah pusat,” ujar Gus Fawait, sapaan dia.
Ia menambahkan, berdasarkan pernyataan Gubernur Jawa Timur, Jember akan diperjuangkan untuk mendapatkan satu Sekolah Rakyat tambahan, sehingga akan ada dua Sekolah Rakyat di kabupaten yang dikenal sebagai sentra tembakau itu. “Itu sangat berarti bagi kita,” ujarnya.
Program ketiga adalah peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah untuk menunjang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC). Program ini dinamakan Kopi Manis atau Kompetensi Nakes dengan Magang Antarinstansi.
“Kami hampir setiap minggu melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan gratis UHC prioritas yang sudah diterapkan. Harapannya tetap sama, tidak boleh ada warga Jember yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik,” tutur Gus Fawait.
Program keempat difokuskan pada penyelesaian verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional oleh Dinas Sosial. Hingga saat ini, capaian verifikasi baru mencapai 25 persen. “Sebelum kami turun tangan, capaian verifikasi ini masih termasuk yang terendah di Jawa Timur,” jelasnya.
Program kelima menyangkut validasi data kependudukan, terutama melalui penerbitan akta kematian. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial.
“Jangan sampai orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah. Masa orang meninggal masih tertanggung?” kelakar Gus Fawait.
Kelima program tersebut diharapkan mampu mendorong efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Fathur Rozi |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi