JEMBER - Aktivis pendidikan yang sekaligus Ketua FH PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi meminta, agar DPRD segera memanggil Pemkab Jember dan Kepala BPJS Kesehatan.
Pemanggilan itu menurut Ilham, guna memperjelas atas mati dan tidak berfungsinya ratusan kartu BPJS Kesehatan karena menunggak tidak terbayar.
Padahal, kata Ilham, pos anggaran sebelumnya untuk jaminan kesehatan bagi para guru honorer itu, sudah teralokasikan.
"Apa faktor penyebabnya biar kami para guru tahu. Tidak terbayarkan apa karena kontraknya habis atau bagaimana," tegas Ilham, saat dikonfirmasi lewat selulernya, Sabtu (27/03/2021).
Dari tidak berfungsinya kartu itu, diakui Ilham banyak guru yang merasa sangat dirugikan.
"Banyak yang mengadu dan mengeluhkan ini (kartu BPJS Kesehatan). Ada guru dari Sumberbaru, laporan ke saya mau melahirkan. Tapi gara-gara tidak fungsi jadi harus ngurus sendiri," bebernya.
Ilham menyampaikan, BPJS Kesehatan adalah kebutuhan vital bagi para guru honorer.
"Itu hak dasar. Gajinya masih belum sejahtera, sudah ditambah beban mikiri bayar BPJS. Tolong manusiakan para honorer ini," pintanya.
Lebih jauh Ilham berharap, DPRD bisa jadi penengah. Agar apa yang menjadi keluhan para pahlawan tanpa tanda jasa itu terjawab.
"Keterbukaan informasi publik itu dijamin Undang-undang. Jadi Pemkab Jember dan BPJS harus bisa menjelaskan kepada publik," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : M Ainul Yaqin |
Komentar & Reaksi