Anggotanya Bertindak Represif, PC PMII Jember Minta Kapolda Jatim Copot Kapolres Pamekasan

Anggotanya Bertindak Represif, PC PMII Jember Minta Kapolda Jatim Copot Kapolres Pamekasan
Peristiwa Daerah
Alvian Zaenal Ansori Sekretaris II PC PMII Jember (foto istimewa)

JEMBER - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember meminta agar Kapolda Jawa Timur mencopot Kapolres Pamekasan yang telah gagal mengontrol anggotanya.

Diketahuinya, oknum anggota Polres Pamekasan berbuat brutal dan bertindak represif pada Mahasiswa ketika melakukan aksi tolak tambang galian C yang diduga ilegal di depan kantor Bupati Pamekasan.

"Setiap orang menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat," kata Alvian Zaenal Ansori Sekretaris II PC PMII Jember lewat keterangan tertulis pada media, Kamis (25/6/2020).

Menurut Alvian, mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh penegak hukum dengan dasar asumsi legalitas hukum. Namun sebaliknya, mereka justru mendapatkan tindakan represif dari aparat Kepolisian Pamekasan, sehingga menyebabkan beberapa orang kader PMII Pamekasan mengalami luka-luka.

Dia juga meminta agar Kapolda Jawa Timur menindak tegas dan memberi sanksi kepada oknum Kepolisian yang telah melanggar hukum dengan melakukan tindakan represif pada aktivis PMII Pamekasan.

Dia mengungkapkan, tindakan represif itu tidak dibenarkan atas dasar asumsi apapun, karena di dalam Perkapolri nomor 16 Tahun 2006 sendiri melarang anggota keamanan pengendali masa untuk melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurutnya, terjadinya bentrok dan tindakan represif disebabkan karena Bupati dan DPRD Pamekasan enggan menemui massa aksi. Sehingga, sahabat-sahabat PC PMII Pamekasan berusaha memaksa masuk ke dalam untuk dapat menyampaikan tuntutannya, namun justru mereka malah mendapatkan tindakan represif oleh aparat Kepolisian.

"PC PMII Jember juga menolak dengan tegas atas tambang ilegal galian C yang pada saat ini telah menjamur di Kabupaten Pamekasan," ujarnya.

Dikatakannya, pertambangan tidak sama sekali memiliki nilai manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Bahkan, pertambangan itu dapat merusak ekologi dan tidak menutup kemungkinan berakibat pada kerusakan alam serta bencana alam.

"Kami juga meminta agar pemerintah Kabupaten Pamekasan supaya melaksanakan tuntutan-tuntutan aksi dari PC PMII Pamekasan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai lembaga eksekutif, maupun legislatif atas dinamika sosial yang terjadi di Kabupaten Pamekasan," pungkasnya.


Kontributor : Bahrullah
Editor : Aji Susanto
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar