Jokowi Minta Penegakan Hukum Gigit Penyelenggaraan Negara yang Korupsi Dana Covid-19

Jokowi Minta Penegakan Hukum Gigit Penyelenggaraan Negara yang Korupsi Dana Covid-19
Peristiwa Nasional
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Dia pun meminta penegak hukum berani menindak tegas dan 'menggigit' penyelenggara negara yang terindikasi atau terbukti melakukan korupsi anggaran penanganan dampak virus corona.

"Pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas. Pencegahan diutamakan, tata kelola yang baik didahulukan. Tetapi, kalau masih ada yang bandel niat korupsi, ada mens rea, maka silahkan bapak ibu digigit dengan keras uang negara harus diselamatkan," ujar Jokowi saat membuka rakornas pengawasan intern pemerintah di Istana Merdeka, Senin (15/6/2020).

Jokowi juga meminta kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan tindakan preventif agar pandemi covid-19 tidak menyebar luas, sementara jajaran kementerian di bidang ekonomi dan sosial serta pemerintah daerah harus memastikan masyarakat terdampak covid-19 menerima bantuan sosial (bansos).

"Anggaran Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome harus dimaksimalkan bagi seluruh rakyat," imbuhnya.

Adapun kepada lembaga pemeriksa internal pemerintah, seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

"Dengan sinergi check and balances dan dukungan lembaga dan seluruh rakyat Indonesia, kita dapat berjalan baik dan lebih cepat mengawal agenda besar bangsa menuju indonesia maju," pungkasnya.


Kontributor : Dina Alifa
Editor : Imam Hairon
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar